Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertipikat Tanggul Penahan Banjir DKI Jakarta ke Pj Gubernur DKI

Warta Ekonomi,quickq官网加速器下载 Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) pada lokasi pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development(NCICD) untuk kawasan Kelurahan Cilincing dan Kalibaru.

Menteri Hadi Tjahjanto mengatakan, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan di DKI Jakarta. Selain permasalahan tanah, lainnya seperti permasalahan banjir, sampah, dan kemacetan.

Baca Juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Adat, Begini Skema yang Ditawarkan Wamen ATR/BPN

"Sertipikat HPL tanggul penahan banjir ini adalah upaya yang bisa kita lakukan supaya Jakarta terhindar dari masalah banjir," ucap Hadi Tjahjanto dalam keterangannya, Jumat (19/5/2023).

Hadi menjelaskan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi besar Presiden Jokowi telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi sebesar Rp5.219 triliun, dan Provinsi DKI Jakarta menyumbang Rp120 triliun.

"Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang didapat dari PNBP, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, dan BPTHB di Jakarta mencapai Rp120 triliun. Potensi yang sangat besar sekali," terangnya.

Menteri Hadi berharap, adanya penahan tanggul tersebut dapat makin meningkatan nilai tambah ekonomi baik dari segi pendaftaran tanah maupun Hak Tanggungan, serta pelayanan pertanahan lainnya.

"Kami berharap Jakarta penyerahan sertipikat tanggul penahan banjir membuat Jakarta makin maju," ucap Menteri ATR/BPN.

Selain sertipikat tanggul tersebut, dalam kesempatan itu, Mantan Panglima TNI tersebut menyerahkan sertipikat aset Pemprov DKI Jakarta sebanyak 162 sertipikat yang tersebar di Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, di Jakarta Selatan sebanyak 30 bidang, di Jakarta Timur sebanyak 11 bidang, dan 3 bidang di Jakarta Barat.

Dalam rangkaian acara tersebut, Menteri ATR/BPN juga mendeklarasikan Kota Jakarta Pusat sebagai kota lengkap serta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bersinergi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Provinsi DKI Jakarta.

"Kota Jakarta Pusat menjadi Kota ketujuh yang menjadi kota lengkap. Kami menunggu kesiapan kota lainnya supaya DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjadi kota lengkap," tutup Hadi Tjahjanto.