Trump Dibuat Kaget, Ini Alasan Pengadilan Batalkan Kebijakan Tarif AS

Warta Ekonomi,quickq加速器安装包 Jakarta -

Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat (U.S. Court of International Trade) telah membatalkan sebagian besar kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dilansir dari Reuters, Jumat (30/5), Pengadilan menyatakan bahwa sang presiden telah melampaui kewenangannya dalam menetapkan tarif impor secara menyeluruh terhadap mitra dagang dari AS.

Baca Juga: Saham Perusahaan Pemasok Apple di China Turun Usai Ancaman Tarif Trump

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa konstitusi negara telah memberikan hak eksklusif kepada kongres untuk mengatur perdagangan internasional, dan wewenang tersebut tidak dapat digantikan oleh kekuasaan darurat presiden, bahkan dalam upaya untuk melindungi perekonomian.

“Pengadilan tidak menilai kebijakan tarif presiden dari segi kebijaksanaan atau efektivitasnya. Kebijakan itu dilarang bukan karena tidak bijak atau tidak efektif, tetapi karena undang-undang federal tidak mengizinkannya,” tulis U.S. Court of International Trade.

Putusan tersebut langsung membatalkan semua tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Trump kini diwajibkan untuk mengeluarkan perintah baru dalam sepuluh hari guna mencerminkan keputusan pengadilan dan memberlakukan perintah permanen tersebut.

Adapun tarif yang diberlakukan secara spesifik untuk industri seperti otomotif, baja, dan aluminium yang menggunakan undang-undang berbeda, tidak termasuk dalam putusan ini.

Pemerintahan Trump sendiri telah mengajukan banding dan mempertanyakan wewenang pengadilan tersebut.

Juru Bicara Gedung Putih, Kush Desai, menegaskan kembali posisi pemerintah bahwa defisit perdagangan negara saat ini merupakan keadaan darurat nasional dari AS.

Baca Juga: Soal Diskon Tarif Listrik, Bahlil Jujur: Belum Dapat Laporan!

“Defisit ini telah menghancurkan komunitas lokal, meninggalkan para pekerja, dan melemahkan basis industri pertahanan negara. Bukan tugas hakim yang tidak dipilih rakyat untuk menentukan bagaimana cara terbaik menghadapi keadaan darurat nasional,” ujar Desai.