PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berencana menerbitkan sukuk berkelanjutan seri kedua dengan target dana antara Rp3 triliun hingga Rp4 triliun pada akhir Juni 2025. 

Senior Vice President ESG BSI, Rima Dwi Permatasari, menegaskan bahwa penerbitan sukuk ini bukan untuk menambal likuiditas, melainkan strategi jangka panjang perusahaan. “Postur alokasinya tetap sama, 60 persen untuk pembiayaan mikro dan UMKM, 40 persen untuk proyek hijau," ujar Rima dalam forum Islamic Finance Dialogue (IFD) 2025 di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Sukuk berkelanjutan ini merupakan lanjutan dari penerbitan perdana senilai Rp3 triliun pada 2024. Secara keseluruhan, BSI telah mengantongi izin untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan hingga Rp10 triliun selama periode tiga tahun.

Baca Juga: Laba Tumbuh Double Digit, BSI Perluas Market Share

Meski kondisi likuiditas perbankan tengah menantang, minat investor terhadap sukuk ini tetap tinggi. Proses book building menunjukkan oversubscribe lebih dari tiga kali lipat. “Banyak yang ingin terlibat karena ini instrumen berdampak baik secara sosial, lingkungan, dan spiritual,” tambah Rima.

Tak hanya fokus pada pendanaan hijau dan UMKM, BSI juga memperluas inovasi melalui pengembangan instrumen zakat. Salah satunya, BSI sedang menyusun kerangka zakat bersama BAZNAS dan akan meluncurkan produk tabungan zakat bagi masyarakat yang belum mencapai nisab namun ingin berzakat secara rutin.

Baca Juga: Cair Bulan Depan! Cek Jadwal Lengkap Pembagian Dividen Rp1,05 Triliun BSI (BRIS)

Dari sisi penguatan ekosistem halal, BSI mencatat perkembangan pesat. Sejak Februari 2025, BSI telah membantu 10 ribu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal melalui kemitraan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hingga kini, sektor UMKM halal telah memperoleh pembiayaan senilai Rp25 triliun dengan pertumbuhan 18 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan pembiayaan BSI yang mencapai 16 persen.

Lebih lanjut, Rima menegaskan komitmen BSI untuk mengadopsi standar ESG internasional. “BSI bukan hanya mengadopsi kerangka nasional, tapi menargetkan implementasi standar global untuk keberlanjutan,” tegasnya.